Sintang , Kalbar - Rencana pemerintah pusat yang akan menghidupkan kembali program transmigrasi di wilayah Kalimantan Barat mendapat penolakan tegas dari berbagai lapisan masyarakat, karena dinilai tidak menjamin prinsip keadilan bagi masyarakat lokal dan dianggap terjadi ketimpangan sosial terhadap masyarakat setempat.
Menanggapi rencana pemerintah terhadap program transmigrasi tersebut, tokoh muda Dayak kabupaten Sintang Tony Hardian menyampaikan pernyataan sikap tegas dan menolak terhadap rencana program transmigrasi di wilayah Kalimantan Barat dan khususnya di wilayah kabupaten Sintang, hal tersebut disampaikan dengan awak media (10/7/2025)
Tony Hardian menyebutkan bahwa program transmigrasi selama ini justru menghadirkan banyak ketimpangan, bahkan masyarakat lokal selalu diabaikan.
Sementara para transmigrasi mendapatkan pembinaan yang luar biasa dari pemerintah dan diberikan fasilitas lengkap seperti rumah, tanah, dan pekerjaan serta kebutuhan hidup, sementara masyarakat lokal di sekitarnya masih banyak yang hidup dalam kondisi memprihatinkan, bahkan kehidupan yang tidak layak, ujar Tony Hardian.
Tony Hardian mengatakan bahwa selama ini warga Transmigrasi diberikan fasilitas rumah, diberikan tanah, dan bahkan pekerjaan serta pembinaan yang luar biasa dari pemerintah, Namun mirisnya, masyarakat lokal tempat transmigran ditempatkan ada yang tidak mempunyai tanah, pekerjaan, bahkan masih ada rumah mereka yang tidak layak huni.
"Ya kita menyampaikan sikap tegas dan menolak keras, karena rasa keadilan tidak ada sama sekali terhadap masyarakat lokal, jika pemerintah mengabaikan maka kami masyarakat Dayak akan mengambil langkah tegas dan bukan bentuk melawan pemerintah, tapi menuntut keadilan sosial untuk kesejahteraan masyarakat lokal, tutupnya.
Sementara itu Andreas ketua Aliansi seluruh anak peladang (ASAP) menyampaikan hal senada bahwa transmigrasi tidak boleh masuk ke Kalbar dan khususnya kabupaten Sintang, karena tidak ada keuntungan dan manfaatnya bagi masyarakat lokal dan tidak sesuai dengan Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, justru menimbulkan kecemburuan sosial dan terjadilah kesenjangan antara pribumi dan warga Transmigrasi yang bisa menyebabkan konflik sosial.
"Ya kami tetap tolak dengan tegas terhadap rencana program transmigrasi tersebut, lebih baik pemerintah membina dan mensejahterakan masyarakat lokal yang perlu sentuhan pembangunan dan bukan malah sebaliknya, ujar panglima ASAP Andreas. (tns)
إرسال تعليق